Ketika Membangun Infrastruktur Saja Tak Cukup, Bagaimana Mestinya Skema Pembangunan Nasional Kita?

Semarang, Idola 92.6 FM – Sudah sejak Orde Baru hingga sekarang, Indonesia masih ketinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, langkah Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah patut mendapat apresiasi. Hal itu bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Meskipun penting, pembangunan infrastruktur mesti dibarengi dengan pembangunan suprastruktur penunjangnya agar tidak menjadi kontraproduktif dengan tujuan pembangunan nasional. Artinya, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dinilai lebih penting ketimbang hanya pembangunan infrastruktur yang jor-jorran. Pembangunan infrastruktur yang berlangsung secara masif saat ini mesti dibarengi dengan pembangunan manusia.

Demikian mengemuka dalam acara diskusi menyongsong Temu Akbar Mufakat Budaya Indonesia III dengan tema “Mencermati Kembali Visi Kebangsaan Kita”di Jakarta baru-baru ini. Koordinator Mufakat Budaya Indonesia Radhar Panca Dahana mengatakan, bagaimanapun pesatnya pembangunan infrastruktur atau material pada akhirnya berpulang kembali kepada figure-figur manusia yang menjalaninya.

Menurut Radhar dalam Kompas (11/5/2018), sesederhana apa pun perangkat jika dijalankan oleh manusia yang tulus, baik, dan mau total membaktikan diri kepada masyarakat pasti yang dihasilkan akan bermanfaat bagi public. Sebaliknya, secanggih apapun perangkat apabila yang menjalankannya adalah manusia korup dan oportunis, negara dan masyarakat akan sangat dirugikan.

Lantas, ketika membangun infrastruktur saja tak cukup,mesti bagaimana skema pembangunan nasional kita? Konsep pembangunan manusia seperti apa yang idealnya dilakukan untuk mengiringi pembangunan infrastruktur? Apa pula sesungguhnya tantangan dalam memadukan pembangunan infrastruktur nasional dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Bambang Purwoko (Dosen FISIPOL UGM Yogyakarta) dan Radhar Panca Dahana (Koordinator Mufakat Budaya Indonesia). [Heri CS]

Berikut diskusinya:

Artikel sebelumnyaPLN Beri Bantuan Pendidikan Rp129 Juta di Program PLN Mengajar
Artikel selanjutnyaMembaca Peta Politik Baru Malaysia Pasca Mahatir Muhammad Menduduki Kembali Kursi Perdana Menteri