Pemprov Deteksi Dini Potensi Permasalahan Pemilu

Nana Sudjana
Nana Sudjana, Pj Gubernur Jateng.

Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah berupaya melakukan deteksi dini, terhadap potensi permasalahan yang bakal terjadi di Pemilu 2024.

Harapannya, setiap ada riak-riak permasalahan maupun potensi konflik bisa segera terselesaikan.

Pj Gubernur Nana Sudjana meminta kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jateng, agar mampu mampu mendeteksi dini tehadap potensi permasalahan Pemilu 2024. Hal itu dikatakan di Rakor Evaluasi Program Dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif dan Toleran Menjelang Pemilu Serentak, kemarin.

Nana menjelaskan, perangkat terkecil dalam masyarakat bisa dijadikan kepanjangan tangan Kesbangpol untuk melihat situasi di bawah.

Oleh karena itu, jejaring sosial harus diperluas karena Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri.

Menurut Nana, Kesbangpol juga diminta secara intensif melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas maupun Babinsa di wilayah masing-masing.

“Deteksi dini harus betul-betul dilakukan, kita harus pasang mata, pasang telinga, dan harus punya jaringan. Saya minta terus dilakukan (koordinasi) setiap ada masalah, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi, seluruh permasalahan sebesar apapun atau seberat apapun kalau kita sinergi pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya,” kata Nana.

Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi menambahkan, setiap kontestasi politik mempunyai potensi konflik masing-masing.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan para penyelenggara pemilu beserta stakeholder adalah menekan terjadinya konflik agar tidak berpotensi menjadi besar.

“Polda Jawa Tengah menyiapkan strategi cooling system. Dalam strategi ini, Polda Jateng membentuk kelompok Cipayung yang isinya kumpulan berbagai organisasi kemahasiswaan. Ketika terjadi konflik, anggota organisasi kemahasiswaan ini yang mengambil peran untuk mendinginkannya,” ujar kapolda.

Sementara Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono menegaskan, sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan penting untuk mewujudkan pesta demokrasi yang sukses.

Sinergi dan kolaborasi diperlukan, karena setiap pemangku kepentingan memiliki keterbatasan.

“Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data atau informasi dan tentunya prioritas dalam pelaksanaan tugas,” ucap pangdam. (Bud)

Artikel sebelumnyaWarga Pesisir Kendal: Bak Pelanduk di Antara Gajah-gajah
Artikel selanjutnyaPLN Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait Bauran Energi