Semarang, Idola 92.6 FM – Ideologi dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika mestinya menjadi wawasan yang merasuk pada tiap warga Indonesia. Karena dengan begitu, akan membuat keberlangsungan hidup mereka dalam berbangsa dan bernegara juga berwawasan kebangsaan.
Namun, ironisnya, hal itu ternyata tidak dimiliki sebagian generasi milenial. Faktanya, ribuan calon pegawai negeri sipil di Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo gagal melewati batas minimal seleksi kompetensi dasar 3 materi tes, yakni wawasan kebangsaan, intelegensia, dan kepribadian. Angka kelulusan peserta tes tiga materi itu di bawah 1 persen. Hanya 24 peserta dari 2.547 calon pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Utara yang memenuhi passing grade (nilai batas minimal).
Nilai rendah juga dijumpai dalam seleksi masuk di Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/ kota di wilayah provinsi Gorontalo. Data Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado, dari 4.762 calon PNS Maluku Utara yang mengikuti seleksi masuk, hanya 28 peserta yang melewati batas minimal atau 0,005 persen.
Lalu, fenomena ini mencerminkan apa? Melihat fakta ini, bagaimana mestinya ke depan negara memperhatikan persoalan wawasan kebangsaan pada generasi muda? Implementasinya seperti apa? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Prof Purwo Santoso. [Heri CS]
Berikut wawancaranya:
