Semarang, Idola 92.6 FM – Ahli Kesehatan Masyarakat mengingatkan kepada warga agar jangan terlena dengan perubahan status atau level penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan mengingat tingkat positivity rate kita masih jauh di atas 5 persen.
Demikian dikemukakan ahli kesehatan masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, dr Antono Suryo Putro, MPH, PhD saat diwawancara radio Idola hari ini (31/08).
Menurut dr Antono, warga harus tetap waspada meski kasus Covid-19 dan level PPKM diturunkan. Sebab, kemungkinan tetap ada orang tanpa gejala atau OTG di sekitar kita karena luput dari upaya tracing dan testing. Sehingga, protokol kesehatan 5 M harus tetap diterapkan secara ketat. Warga yang sudah memahami begitu pentingnya protokol kesehatan, tidak boleh lengah.
“Kalau memang ternyata sudah ada putusan seperti itu (perpanjangan PPKM-Red), kita yang paham harus tetap waspada betul. Jangan terus lalai. Sehingga, protokol kesehatan tetap harus. Jadi, jangan sampai lengah gara-gara levelnya seperti ini, terus kita semaunya sendiri. Oke, kalua mau buka mall, tetap dijalankan dengan disiplin prokes yang ketat,” kata dr Antono Suryo Putro.
Sebelumnya, PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali kembali diperpanjang mulai hari ini, 31 Agustus hingga 6 September mendatang. Di Jawa Tengah, ada dua wilayah aglomerasi yang levelnya membaik yaitu Semarang Raya menjadi level 2 dan Solo Raya level 3.
Pada perpanjangan PPKM kali ini Pemerintah kembali melakukan sejumlah relaksasi aturan dalam pembatasan mobilitas warga. Di antaranya memperpanjang waktu operasional pusat perbelanjaan hingga jam Sembilan malam, dan penambahan kapasitas pengunjung dari 25 persen menjadi 50 persen.
Lebih lanjut, dokter Antono mengungkapkan, adanya penurunan kasus Covid-19 tidak sepenuhnya karena memang orang yang terpapar virus corona turun, melainkan karena upaya tracing dan testing Covid-19 tidak dilakukan secara konstan.
“Turunnya kasus itu, karena lebih banyak berasal dari jumlah tes Covid-19 yang menurun. Datanya mungkin betul, tapi kesimpulannya yang mungkin saya ragu-ragu,” ujar dr Antono Suryo Putro.
Di tengah kecenderungan tren kasus yang menurun di Jawa-Bali, dokter Antono berharap Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 maupun otoritas pemerintah daerah, tetap memastikan prokes 5 M pada warga, dan melakukan testing, tracing, dan treatment atau 3 T secara konstan dan ketat. Apalagi tingkat positivity rate kita masih jauh di atas 5 persen bahkan rata-rata di sejumlah daerah masih di atas 10 persen.
“Tracing itu harus tetap dilakukan dengan ketat dan intensif. Jangan terus kasus landai, tracing dan tes-nya ikut landai. Harus tetap Konstan. Tes tetap lebih banyak, sehingga temuannya bisa jadi pegangan,” harap dr Antono.
Hal senada juga disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam siaran persnya kepada media, Senin (30/08) kemarin. Kepada masyarakat Indonesia, Budi Gunadi mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan pelonggaran akibat penurunan level PPKM. Kita mesti harus belajar dari lonjakan kasus sebelumnya. Sehingga, mobilitas harus tetap dikurangi dan protokol kesehatan harus tetap dijaga bersama-sama.
“Lonjakan kasus yang terjadi di awal Januari dan Juli tahun ini, semuanya disebabkan peningkatan mobilitas yang luar biasa. Yang selalu diikuti seminggu-atau dua minggu sesudahnya dengan kenaikan jumlah kasus. Yang nanti akan sampai di puncaknya dalam 4 sampai 8 minggu berikutnya. Jadi, pelajaran kedua yang kita dapat, kita harus eling lan waspada. Begitu sudah turun, jangan grusa grusu. Kemudian, mengendorkan semuanya. Sehingga, akibatnya, naik lagi mobilitasnya dan kita alami lagi kenaikan lonjakan gelombang berikutnya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Penerapan PPKM dinilai cukup efektif menekan laju penularan Covid-19. Hal itu membuat sejumlah daerah mengalami penurunan penerapan level PPKM. Koordinator PPKM Jawa-Bali yang juga Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi – Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, tren kasus konfirmasi Covid-19 secara nasional turun hingga 90,4 persen dan secara spesifik di Jawa-Bali turun hingga 94 persen dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu.
Saat ini jumlah kabupaten/ kota yang masuk kategori Level 2 bertambah dari 10 kabupaten/kota menjadi 27 wilayah. Kemudian, kabupaten/kota yang masuk kategori Level 3 bertambah dari 67 daerah menjadi 76 daerah. Dan, kabupaten/ kota kategori Level 4 berkurang dari 51 wilayah menjadi 25 kab/kota. (ade/tim/her)
