UKM Didorong Bisa Manfaatkan Pasar Modal

Ilustrasi Pasar Modal

Semarang, Idola 92,6 FM – Pemerintah terus mendorong para pelaku UKM di Indonesia bisa memanfaatkan pasar modal, untuk alternatif sumber pendanaan yang cepat dan mudah serta murah. Terutama bagi pelaku UKM yang belum bankable, untuk mengembangkan usahanya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan melalui produk penawaran efek atau Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Security Crowdfunding), akan menyediakan pendanaan bagi pelaku UKM di Indonesia. Terutama, bagi pelaku UKM mitra pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa.

Menurutnya, pelaku UKM yang bermitra dengan pemerintah dalam pengadaan elektronik melibatkan 160 ribu UKM dengan nilai transaksi mencapai Rp74 triliun.

Wimboh menjelaskan, Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi akan memudahkan bagi pelaku UKM untuk ikut berpartisipasi di industri pasar modal.

“Bahwa pasar modal Indonesia sudah mulai bangkit. Dalam membangun kredibilitas dan pendalaman pasar keuangan atau pasar modal, kita harus lakukan berbagai kebijakan baru untuk mempercepat bagaimana investor lebih banyak dan bagaimana masyarakat UMKM yang memanfaatkan pasar modal lebih banyak,” kata Wimboh dalam sesi webinar dalam peluncuran Securities Crowdfunding, kemarin.

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, OJK yang mendorong pelaku UKM memanfaatkan pasar modal patut diapresiasi. Terutama, untuk ikut memanfaatkan layanan Securities Crowndfunding sebagai alternatif pendanaan bagi pelaku UKM.

Menurut Airlangga, di awal tahun ini diharapkan perekonomian akan semakin membaik.

“Optimisme juga terlihat di pasar global sejalan dengan penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global, tercermin dari volatile index yang sudah semakin membaik. Dan IHSG diprediksi bisa mencapai 6.800-7.000 di akhir Desember 2021,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, pemerintah pusat akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp372,3 triliun. Yakni, diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. (Bud)